Berita

SOSIALISASI LKS BIPARTIT DI TENGAH PANDEMI

Senin Pon, 14 September 2020 16:00 WIB 435

foto

Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit merupakan bagian terpenting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan karena salah satu dari sarana hubungan industrial yang diatur dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan Pasal 18 ayat 1 dan pasal 106 ayat 4 yang berbunyi : 

 “LKS Bipartit ada­lah sebagai forum, komunikasi, konsultasi dan musyawarah yang membahas masalah hubungan industrial,”

Regulasi ini, menegaskan bah­wa setiap perusahaan yang memperkerjakan 50 orang keatas diwajibkan membentuk LKS Bipartit. Ketentuan mengenai pem­bentukan LKS Bipartit telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Menakertrans Nomor: 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit.

Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit  harus mengacu pada  ketentuan peraturan perundang-undang tersebut dan apabila sudah terbentuk maka LKS Bipartit tersebut harus dicatatkan pada Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk itu Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja. Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Bantul dimasa Pandemi inimengadakan Sosialisasi LKS Bipartit kepada 15 perusahaan pada  tanggal 10 September 2020 bertempat di Rumah Makan Radja Resto lantai 2, masing masing perusahaan mengirimkan 2 orang personil terdiri dari 1 orang wakil dari unsur  pekerja dan 1 orang wakil dari unsur pengusaha. Dalam kesempatan tersebut Ibu An Nursina Karti,SH (Kepala Bidang HIKP) mewakili Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan arahan pentingnya dibentuk LKS Bipartit sebagai wadah/forum komunikasi  terutama yang berkaitan dengan hubungan industrial di perusahaan yang tentunya LKS Bipartit ini baru sah dan mengikat apabila sudah dicatatkan/disahkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul.

Sebagai narasumber pada kegiatan ini RitusWidyanurti,S,H. (Plh Kepala Seksi Hubungan Indsutrial) memberikan materi tentang Peran dan fungsi LKS Bipartit sedangkan Hadrianus Widiharyoko, MSi (Mediator Hubungan Industrial) memberikan materi tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LKS Bipartit.   

Kesimpulan dan hasil diskusi serta Tanya jawab dalam Sosialisasi LKS Bipartit tersebut adalah :

1.   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendorong kepada perusahaan perusahaan agar segera membentuk LKS Bipartit yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan wakil serikat pekerja /serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan termasuk kesejahtraan pekerja/buruh. Dapat menjembatani/mengantisipasi terhadap adanya potensi perselisihan Hubungan industrial yang mungkin timbul;

2. Ada beberapa kondisi sebab LKS Bipartit sebagaian besar belum dibentuk baik dari pihak manajemen maupun pekerja dikarenakan :

 

- Peranan manajemen/pengusaha, komitmen dan dukungan manajemen masih kurang serta manajemen dan pekerja dituntut siap berbagi informasi dan keterbukaan dari kedua belah pihak.

- Sanksi perusahaan yang belum membentuk LKS Bipartit berupa sanksi administrasi;

Kasi Persyaratan Kerja Ibu Sih Panuti, SE juga menyampaikan pen­tingnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja seba­gaimana yang diatur dalam Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004  tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)


Info COVID-19

Sosial media

 

 

Tautan

Pengunjung
  • Pengunjung: 2425354
  • Online: 30
  • Hari ini: 1022